“Gubernur NTB Tegaskan Janji Moril: NTB Harus Jadi Daerah Aman untuk Perempuan dan Anak!”
MATARAM, Predator.news — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meneguhkan komitmen besar mewujudkan ruang aman, nyaman, dan bebas kekerasan bagi perempuan dan anak. Hal itu ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Peringatan 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Hari Ibu Nasional Ke-97, serta HUT Ke-67 NTB yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Kamis.
Di hadapan tamu undangan dan aktivis perlindungan perempuan, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa perjuangan menjaga keamanan perempuan dan anak bukan sekadar retorika politik.
“Ini bukan sekadar janji politik, tetapi janji moril,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa capaian dalam sembilan bulan masa kepemimpinannya belum maksimal, namun mimpi besar NTB yang aman untuk semua tetap menjadi prioritas utama.
Iqbal Minta Maaf dan Tegaskan Arah Pembangunan: “Rasa Aman Adalah Kemakmuran”
Gubernur Iqbal secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan dalam penanganan isu perempuan dan anak sejauh ini. Namun ia menegaskan bahwa agenda perlindungan dan pemberdayaan akan menjadi mesin intervensi baru dalam pembangunan daerah.
“Perayaan ini mengingatkan kita semua untuk melakukan mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Mari bergandengan tangan memastikan mereka merasa aman di NTB. Bagian dari kemakmuran adalah rasa aman itu sendiri,” ujarnya.
Gubernur menekankan, tanpa ruang aman, pembangunan fisik dan ekonomi tidak akan berarti.
Deklarasi Besar: NTB Makmur Mendunia Tanpa Kekerasan
Komitmen tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Deklarasi NTB Makmur Mendunia Tanpa Kekerasan, ditandatangani oleh:
-
Gubernur NTB
-
Wakil Gubernur NTB
-
Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan
-
Perwakilan jejaring kelompok masyarakat sipil
-
Ketua Tim Penggerak PKK NTB
Deklarasi ini menegaskan bahwa visi NTB Makmur Mendunia bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tapi juga penghormatan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Komnas Perempuan Beri Apresiasi: “NTB Lebih Progresif”
Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Raden Sukendar (Kang Deden), memberikan apresiasi besar kepada Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, respons NTB dalam isu perlindungan perempuan dan anak terlihat berbeda, lebih progresif, dan lebih cepat dibanding banyak daerah lain.
“Penanganan kekerasan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau Komnas Perempuan. Ini butuh keterlibatan penuh dari masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kampanye 16 HAKTP menjadi pengingat bahwa ruang aman adalah tanggung jawab bersama.
Data Terkini: Kasus Kekerasan Masih Tinggi, Didominasi Kekerasan Terhadap Anak
Dinas Sosial NTB mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lima tahun terakhir memang mengalami fluktuasi, namun masih tergolong tinggi. Kasus didominasi oleh kekerasan terhadap anak.
Berikut datanya:
-
2020 : 845 kasus
-
2021 : 1.060 kasus
-
2022 : 1.154 kasus (tertinggi)
-
2023 : 1.018 kasus
-
2024 : 976 kasus
Meski turun di dua tahun terakhir, angkanya tetap mengkhawatirkan — menjadi alasan utama pemerintah mempercepat agenda perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh.
NTB Bergerak: Rasa Aman untuk Semua Bukan Lagi Wacana
Komitmen Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menunjukkan arah pembangunan yang lebih humanis. Pemerintah daerah kini memfokuskan langkah untuk memastikan:
-
Perempuan aman di ruang publik dan privat
-
Anak terlindungi dari kekerasan fisik, seksual, hingga digital
-
Masyarakat terlibat aktif dalam pencegahan
-
Kebijakan perlindungan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi operasional
NTB ingin menjadi provinsi yang benar-benar memuliakan perempuan dan menjaga masa depan anak-anaknya.(**)
20
20
About The Author
