DKI Jakarta Raih Peringkat Pertama Nasional dalam Pencegahan Korupsi 2025: Bukti Konsistensi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan yang Tegas

DKI Jakarta, Predator.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta kembali mencatat prestasi nasional. Pada 2025, DKI Jakarta berhasil meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan bergengsi ini menunjukkan keberhasilan Jakarta dalam membangun ekosistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang berlangsung di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/12/2025).

Rano Karno: “Jakarta Harus Bebas Korupsi”

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah, serta komitmen kuat pimpinan dalam menjaga marwah pemerintahan yang bersih.

“Alhamdulillah, DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi. Ini tugas berat untuk mempertahankannya dan saya optimistis, karena Jakarta harus bebas korupsi,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Rano juga menegaskan bahwa konsistensi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas telah menjadi fondasi utama keberhasilan ini.

“Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu membuat kita berada di posisi pertama nasional,” tegasnya.

Peran Strategis Inspektorat DKI Jakarta

Salah satu faktor kunci keberhasilan Jakarta meraih peringkat pertama adalah kerja keras Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pengawasan dan penjaga integritas.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menegaskan bahwa Inspektorat terus memperkuat sistem pengawasan internal dan pendampingan kepada SKPD.

Program strategis Inspektorat meliputi:

Penyempurnaan pengendalian gratifikasi
Peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat
Pemetaan risiko korupsi di seluruh lini
Asistensi rutin kepada SKPD untuk memastikan standar integritas terpenuhi
Kampanye edukasi antikorupsi melalui kanal digital dan area layanan publik

“Ini membuktikan bahwa strategi pencegahan korupsi tak mungkin berhasil tanpa koordinasi erat antara Inspektorat dan SKPD. Kolaborasi lintas perangkat daerah adalah kunci,” jelas Dhany.

Ia menambahkan bahwa pencegahan korupsi harus berjalan paralel antara pembenahan internal pemerintahan dan edukasi publik.

Penilaian KPK: Komprehensif dan Berbasis Penguatan Sistem

KPK memberikan penilaian melalui sejumlah indikator strategis, di antaranya:

Sertifikasi dan legalisasi aset daerah
Pemenuhan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025
Efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, termasuk laporan ke APH dan Ombudsman
Edukasi antikorupsi melalui media digital
Pemasangan materi kampanye integritas di area pelayanan publik

“Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat akan terus memperkuat ekosistem integritas di DKI Jakarta,” tegas Dhany.

Bukti Seriusnya Jakarta dalam Membangun Pemerintahan Berintegritas

Raihan peringkat pertama ini bukan hanya catatan prestasi, tetapi juga bukti bahwa DKI Jakarta telah memasuki fase baru tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi, integritas, dan digitalisasi pengawasan.

Capaian ini sekaligus menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjaga marwah pemerintahan bersih, konsisten dalam reformasi birokrasi, dan memastikan seluruh SKPD bergerak dalam satu visi: Jakarta Bebas Korupsi 2025 dan seterusnya.