Wali Kota Dinilai Menghindar, Publik Samarinda Tegas Minta Audit Probebaya 2022–2025
SAMARINDA, predator.news — Pernyataan-pernyataan yang disampaikan Wali Kota Samarinda terkait Program Probebaya dinilai tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat luas. Alih-alih menjawab tuntutan substantif, kepala daerah justru dianggap sibuk berkelit, berputar-putar, dan membangun narasi pembelaan diri atas program yang sejak lama menuai polemik.
Masyarakat Samarinda menekankan satu tuntutan yang sangat jelas dan sederhana: audit total dana Program Probebaya sejak 2022 hingga 2025. Namun yang terjadi, menurut warga, adalah pembicaraan yang melebar ke mana-mana, penuh dalih, dan minim komitmen pada transparansi.
“Keinginan masyarakat Samarinda pada umumnya sangat jelas: segera di-audit dan diperiksa Program Probebaya. Ini justru pembicaraan tidak nyambung, ke sana kemari, penuh pembelaan dan pembenaran,” tegas Hasan Tiro, warga Samarinda, kepada wartawan.
Ia menilai sikap Pemkot Samarinda mencerminkan ketidakpekaan terhadap kegelisahan publik. Di saat masyarakat mempertanyakan ke mana aliran uang rakyat selama empat tahun terakhir, pemerintah justru terkesan alergi terhadap kata audit.
“Masyarakat Samarinda hanya minta satu hal: diaudit, titik. Bukan klarifikasi sepihak, bukan narasi pencitraan, bukan alasan teknis yang berulang-ulang,” lanjut Hasan dengan nada geram.
Sorotan publik kian tajam karena Program Probebaya digelontorkan dengan nilai anggaran sangat besar dan menyentuh langsung struktur RT. Namun hingga kini, audit terbuka, menyeluruh, dan independen tak pernah benar-benar diumumkan ke publik, sementara perubahan kebijakan terus terjadi secara mendadak dan membingungkan.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan serius di tengah masyarakat: mengapa audit selalu dihindari? Jika pengelolaan Probebaya benar-benar bersih, akuntabel, dan sesuai aturan, seharusnya audit justru menjadi alat pembuktian, bukan momok yang ditakuti.
Dengan semakin kuatnya tekanan publik, Pemkot Samarinda kini berada di persimpangan:
membuka diri pada audit dan transparansi, atau terus bertahan dengan sikap defensif yang justru memperdalam krisis kepercayaan.
Bagi warga, sikap setengah hati tak lagi cukup. Audit Probebaya bukan permintaan berlebihan, melainkan hak publik atas uang rakyat yang digunakan atas nama pemberdayaan.(A/R)
20
20
About The Author
